Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas

Sejak 30 Maret 2007 Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia, dengan disaksikan Persatuan Penyandang Cacat Indonesia/PPCI, menandatangani United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau dikenal dengan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas/ Difabel, di markas besar PBB di New York, USA.

Perjalanan Menuju Kesetaraan Hak dan Keadilan Sosial bagi Difabel

Konvensi ini merupakan “Perjanjian hak asasi manusia yang paling komprehensif terkait dengan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak difabel secara lintas sektoral.”

Cakupan UNCRPD

CRPD mencakup 50 pasal tentang hak-hak difabel yang mengatur pemenuhan hak difabel di bidang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, akses mobilitas, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan rekreasi serta berbagai hal yang mendukung kemandirian dan kesetaraan hak disabel di dunia.

Konvensi ini memiliki sinergi dengan konvensi-konvensi yang sebelumnya telah dibuat PBB dan diratifikasi oleh lebih dari 100 negara. Konvensi konvensi tersebut antara lain Konvensi Hak Anak/CRC, Konvensi Hak Perempuan dan Antikekerasan CEDAW dan Konvensi Hak-hak Sipil. CRPD ini telah dinegosiasikan dalam delapan sesi persidangan Ad Hoc Committee Majelis Umum PBB (pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006) di New York, Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan komitmen besar di antara negara-negara anggota PBB untuk bekerja sama mengatasi kompleksitas masalah difabel dan kebijakan-kebijakan negara yang belum sepenuhnya memberikan keberpihakan bagi komunitas difabel secara adil dan menyeluruh.

Tahun 2011 adalah tahun keempat setelah Pemerintah Indonesia menandatangani CRPD. Artinya, Pemerintah Indonesia harus segera meratifikasi konvensi tersebut. Sebab, pada tahun kelima, apabila negara anggota PBB yang sudah menandatangani CRPD tidak meratifikasi akan dikenai sanksi secara khusus oleh PBB. Karena itu, PPCI sebagai organisasi nasional difabel mengadakan workshop nasional pada 27-28 September 2011 untuk mendukung proses percepatan ratifikasi CRPD, meningkatkan strategi implementasi pemenuhan hak difabel sejalan dengan sistem Pemerintah Indonesia serta mendorong komitmen mekanisme perlindungan hak-hak difabel. Workshop ini dihadiri perwakilan seluruh organisasi disabel dari seluruh Indonesia, Kepala Biro Hukum dari 7 kementerian, Komnas HAM, para praktisi HAM, serta perwakilan organisasi sosial yang concern dengan penguatan hak-hak difabel dari berbagai daerah di Indonesia.

Pada hari pertama dilakukan hearing dengan DPR yang dihadiri Wakil Ketua DPR dan Komisi 8. Pokok-pokok bahasan yang didiskusikan antara lain situasi terkini tentang masalah difabel di Indonesia, komitmen Indonesia yang menjadi Ketua ASEAN yang akan mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi di Bali bulan November mendatang untuk membuat Deklarasi Bali yang memuat komitmen Indonesia untuk memberikan perlindungan hak-hak difabel. Telah disampaikan dalam hearing itu tentang kesiapan daerah yang akan mengadopsi hukum internasional menjadi peraturan daerah.

Hal ini akan mendukung “mainstreaming difabel” dalam kerangka pembangunan di Indonesia. Sebagai contoh adalah draf Raperda Provinsi DIY yang tengah disusun dan digarap Pemerintah Daerah Provinsi DIY bersama lintas stake holders dari organisasi perangkat daerah terkait, akademisi, aktivis difabel, dan para profesional di bidangnya. Kebijakan lokal di daerah provinsi lain yang sudah mengadopsi dari CRPD antara lain Bandung, Jawa Barat, serta Bali. Apabila Pemerintah Pusat mencermati, sebenarnya daerah sudah cukup lama menerjemahkan konvensi ini ke dalam kebijakan masing-masing serta memiliki komitmen untuk membuat perubahan di daerahnya.

Cari Artikel

Versi Cetak

Mitra

fordbanner

Corporate Social Responsibility

mediakita 2012 3

 

320x60-df

logoIB2a

Puisi-puisi

Majalah Diffa on Facebook



Jaringan

 

LogoRumahAutis

Logo Daksa

logo-gagasmedia

sehjiralogo

 thisablelogo